[PRESS RELEASE
FOR IMMEDIATE RELEASE]

English | Bahasa Indonesia

Jakarta, Indonesia — The United Nations (UN) in Indonesia extends its congratulations to the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR-RI) and to all government and civil society partners involved in approving the sexual violence crime bill, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), into law.

The bill’s passage is a testament to the leadership of the Ministry of Women’s Empowerment and Child Protection (KemenPPPA) and the National Commission on Violence against Women (Komnas Perempuan), and to the vigorous advocacy of civil society and women's rights activists across the country. It is a victory for all women, girls, and victims and survivors of sexual violence in Indonesia who have the fundamental right to protection under a comprehensive legal umbrella. It is also a fitting tribute to the legacy of women’s rights activist R.A. Kartini, whose April 21, 1879, birthdate Indonesians commemorate nationwide.

The Sexual Violence Crime Bill delivers a long-awaited legal framework for handling sexual violence. Although the bill has its shortcomings in terms of adopting a narrower scope of types of violence considered, it is an important step in the right direction. The bill’s passage into law will enable survivors of sexual violence to seek justice and hold perpetrators accountable. It will also create a safer environment for women and girls.

The UN in Indonesia has strongly supported the passage of RUU TPKS, through partnerships with KemenPPPA, Komnas Perempuan, and civil society organizations. The bill’s passage reaffirms Indonesia’s commitment to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).

The UN in Indonesia stands with all survivors of sexual violence, and with women and girls in Indonesia. Today marks a promising step towards our ultimate goal of creating a world free of gender-based violence, but our work does not end here. We call for multi-sectoral collaboration among national stakeholders and the public to support and monitor the new law’s full implementation. As an integral part of the 2030 (Sustainable Development Goals) agenda adopted by all member states, we must continue to work together to create a just and equitable world where everyone lives with dignity and free from violence.

Tim PBB di Indonesia menyambut baik pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) oleh DPR RI

[SIARAN PERS
UNTUK DISIARKAN SEGERA]

English | Bahasa Indonesia

Jakarta, Indonesia — Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Indonesia menyampaikan selamat kepada DPR RI serta seluruh mitra pemerintah dan masyarakat sipil yang terlibat dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-undang (UU).

Pengesahan RUU TPKS dapat tercapai karena kepemimpinan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), serta advokasi tanpa lelah dari berbagai pihak - organisasi, masyarakat sipil, dan aktivis hak-hak perempuan di seluruh Indonesia. Pengesahan ini merupakan kemenangan bagi seluruh perempuan, anak perempuan, serta korban dan penyintas kekerasan berbasis gender di Indonesia yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan melalui payung hukum yang komprehensif. Pengesahan ini juga menjadi bentuk perayaan nilai-nilai perjuangan R.A Kartini terkait pemenuhan hak-hak perempuan, yang diperingati masyarakat Indonesia setiap tanggal 21 April.

Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan kerangka hukum yang telah lama dinantikan untuk menangani kasus kekerasan seksual. Di luar beberapa kekurangan dan terbatasnya bentuk-bentuk kekerasan yang diadopsi, UU ini merupakan langkah penting menuju arah yang tepat. Pengesahan ini akan membantu penyintas kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan dan memberikan hukuman bagi pelaku. Undang-undang ini juga akan mendorong terciptanya ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan.

Tim PBB di Indonesia telah mendukung advokasi RUU TPKS melalui kemitraan dengan KemenPPPA, Komnas Perempuan, dan organisasi-organisasi masyarakat sipil. Pengesahan UU ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW).

PBB di Indonesia berdiri dalam solidaritas dengan semua penyintas kekerasan seksual, serta perempuan dan anak perempuan di Indonesia. Hari ini merupakan hari yang bersejarah dan menjanjikan, dalam perjalanan kita menuju dunia yang bebas dari kekerasan berbasis gender. Namun, kerja kita tidak berhenti sampai di sini. Kami mengajak para pemangku kepentingan dan masyarakat Indonesia untuk berkolaborasi dalam mendukung dan mengawal implementasi menyeluruh UU baru ini. Sebagai bagian penting dari Agenda 2030 (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang diadopsi oleh semua negara anggota, termasuk Indonesia, kita harus terus bekerja sama untuk menciptakan dunia yang adil dan setara, di mana semua orang dapat hidup dengan bermartabat dan bebas dari kekerasan tanpa meninggalkan seorang pun.