National Counter Terrorism Agency and UN Women organize dialogue on gender-responsive policymaking to counter extremism in Indonesia

Date:

English | Bahasa Indonesia

Indonesia National Dialogue on Gender Analysis of Violent Extremism in ASEAN
Representatives from Ministries, Government Institutions and civil society organizations in Indonesia participated in a dialogue to follow up on a gender analysis research on violent extremism organized by UN Women and the National Counter Terrorism Agency. Photo: UN Women/Xinyue Gu.

Jakarta, Indonesia – Senior Indonesian Government officials today discussed how they could follow up on a joint report by National Counter Terrorism Agency and UN Women that showed that violent extremist groups in South-East Asia have been strengthening their campaigns by exploiting social hostilities towards women.

Forty officials from 13 Ministries, including representatives from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, the Ministry of Religion and the Ministry of Foreign Affairs, attended the National Dialogue, organized by UN Women and the Indonesian Knowledge Hub on Countering Terrorism and Violent Extremism, a unit of the National Counter Terrorism Agency. 

“Today’s dialogue reminds us that policymaking on preventing and countering violent extremism requires not a one-size-fits-all approach but a gender-sensitive one that caters to the needs of individuals,” said Andhika Chrisnayudhanto, Deputy for International Cooperation of the National Counter Terrorism Agency, and also Chair of the Senior Officials Meeting on Transnational Crime Working Group on Counter-Terrorism of ASEAN.

The discussions centred on key findings and recommendations relevant to Indonesia from a study released in April conducted by Monash University in Australia, Gender Analysis of Violent Extremism and the Impact of COVID-19 on Peace and Security in ASEAN. The Association of Southeast Asian Nations groups 10 countries including Indonesia.

The study found that extremists were taking advantage of the COVID-19 pandemic to strengthen their organizations; using online messaging to espouse misogynistic views; and appealing to masculine ideals to attract recruits and legitimize violence. It recommended making public policies that take into account how extremists “construct gender norms”, and how women are radicalized or affected by violent extremism differently from men.

The dialogue encouraged more discussions on the different implications for women, and for men, of Indonesia’s anti-extremism policies. Among other topics, participants discussed the different roles women play in extremism and terrorism (not only as survivors but also as perpetrators and supporters); the gendered causes of radicalization; and the ways different extremist groups construct gender norms.

Parcticipants also discussed lessons learned from making and implementing the National Plan of Action on Countering Violent Extremism that Leads to Terrorism. The plan takes a participatory approach, involving 48 Ministries and 37 civil society organizations. Women-led organizations such as AMAN Indonesia, which partners with UN Women on strengthening women, peace and security, are playing major roles in implementing the plan.

Dwi Yuliawati-Faiz, Head of Programmes at UN Women Indonesia, said: “To design effective and inclusive programmes and policies to prevent violent extremism, not only do we need a whole-of-society approach, but also to consider the differential needs and experiences of women and men as well as women’s roles and motivations in the process of radicalization.”

The gender analysis and extremism report was done as part of UN Women’s project, Empowering Women for Sustainable Peace: Preventing Violence and Promoting Social Cohesion in ASEAN, funded by the Governments of Canada and the Republic of Korea.

Note to editor

Indonesia’s National Counter Terrorism Agency led the development of ASEAN Bali Work Plan 2019-2025 on countering extremism. It is also the Chair of the Senior Officials Meeting on Transnational Crime Working Group on Counter-Terrorism of ASEAN. National Counter Terrorism Agency partnered with UN Women on the report Gender Analysis on Violent Extremism and the Impact of COVID-19 on Peace and Security in ASEAN: Evidence-based Research for Policy.

To access the full report and executive summary in English and Bahasa Indonesia

Full report

Executive Summary

For more information, please contact:

Xinyue Gu
Communications Officer, UN Women Indonesia
Email: [ Click to reveal ]

Irfan
Liaison Officer, Indonesian Knowledge Hub on Countering Terrorism and Violent Extremism (I-KHub), National Counter Terrorism Agency
Email: [ Click to reveal ]

 

English | Bahasa Indonesia

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan UN Women menyelenggarakan dialog tentang penyusunan kebijakan yang responsif gender untuk menanggulangi ekstremisme di Indonesia

Tanggal: Kamis, 28 Juli 2022

Indonesia National Dialogue on Gender Analysis of Violent Extremism in ASEAN
Perwakilan dari Kementerian, Lembaga Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil mengikuti dialog nasional untuk menindaklanjuti laporan penelitian analisis gender tentang ekstremisme berbasis kekerasan diselenggarakan oleh UN Women dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Photo: UN Women/Xinyue Gu.

Jakarta, Indonesia – Hari ini, pejabat pemerintah Indonesia berdiskusi tentang bagaimana menindaklanjuti laporan bersama dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) yang menunjukkan bahwa kelompok ekstremisme berbasis kekerasan di Asia Tenggara telah memperkuat kampanye mereka dengan memanfaatkan kebencian sosial terhadap perempuan.

40 pejabat dari 13 Kementerian, di antaranya perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agama, dan Kementerian Luar Negeri hadir pada Dialog Nasional yang diselenggarakan oleh UN Women dan Sekretariat Indonesia Knowledge Hub on Countering Terrorism and Violent Extremism (I-KHub on CT/VE), yang merupakan bagian dari BNPT. Di samping itu, perwakilan dari organisasi masyarakat sipil Indonesia ikut berpartisipasi dalam dialog tersebut.

“Dialog hari ini mengingatkan kita bahwa penyusunan kebijakan untuk mencegah dan mengatasi ekstremisme berbasis kekerasan tidak bisa menggunakan pendekatan ‘one-size-fits-all’, namun harus dengan pendekatan sensitif gender yang memenuhi kebutuhan masing-masing individu,” kata Andhika Chrisnayudhanto, Deputi Bidang Kerjasama Internasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sekaligus Ketua Pertemuan Pejabat Senior Negara-negara ASEAN tentang Kejahatan Lintas Batas Negara.

Diskusi berpusat pada temuan kunci dan rekomendasi yang relevan bagi Indonesia dari hasil studi yang dirilis bulan April dan dilaksanakan oleh Universitas Monash di Australia, Analisis Gender tentang Ekstremisme Kekerasan dan Dampak COVID-19 terhadap Perdamaian dan Keamanan di ASEAN. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), terdiri dari10 negara anggota, termasuk Indonesia.

Penelitian ini menemukan bahwa kelompok ekstremis memanfaatkan pandemi COVID-19 untuk memperkuat organisasi mereka; menggunakan pesan daring untuk menyebarkan pandangan misoginis; dan menggunakan narasi maskulin untuk menarik anggota baru dan melegitimasi kekerasan. Hasil dari penelitian ini merekomendasikan adanya kebijakan publik yang mempertimbangkan bagaimana ekstremis “mengonstruksi norma gender” dan bagaimana perempuan terpapar radikalisasi atau terdampak ekstremisme berbasis kekerasan secara berbeda dengan laki-laki.

Dialog hari ini mendorong lebih banyak diskusi tentang dampak berbeda dari kebijakan anti ekstremis di Indonesia terhadap perempuan dan laki-laki. Di antara topik lainnya, peserta mendiskusikan peran berbeda perempuan dalam ekstremisme dan terorisme (tidak hanya sebagai penyintas namun juga pelaku dan pendukung); penyebab radikalisasi berdasarkan gender; dan berbagai cara kelompok ekstremis mengonstruksi norma gender.

Peserta juga mendiskusikan apa saja yang dapat dipelajari dari penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE). Penyusunan RAN PE menggunakan pendekatan partisipatif dan melibatkan 48 Kementerian dan 37 organisasi masyarakat sipil. Organisasi yang dipimpin perempuan seperti AMAN Indonesia, yang bermitra dengan UN Women untuk memperkuat agenda perempuan, perdamaian dan keamanan, memiliki peran besar dalam implementasi RAN PE.

Dwi Yuliawati Faiz, Head of Programmes UN Women Indonesia mengatakan, “Untuk merancang program dan kebijakan yang efektif dan inklusif dalam mencegah ekstremisme berbasis kekerasan, kita tidak hanya membutuhkan pendekatan seluruh masyarakat, tapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman berbeda dari perempuan dan laki-laki, juga peran dan motivasi perempuan dalam proses radikalisasi.”

Laporan analisis gender dan ekstremisme adalah bagian dari proyek UN Women, Empowering Women for Sustainable Peace: Precenting Violence and Promoting Social Cohesion in ASEAN, didukung oleh Pemerintah Kanada dan Republik Korea.

Catatan

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia memimpin perkembangan ASEAN Bali Work Plan 2019-2025 tentang mengatasi ekstremisme. BNPT juga merupakan Ketua dari Pertemuan Pejabat Senior Negara-negara ASEAN tentang Kejahatan Lintas Batas Negara. BNPT bermitra dengan UN Women dalam laporan Analisis Gender tentang Ekstremisme Kekerasan dan Dampak COVID-19 terhadap Perdamaian dan Keamanan di ASEAN: Penelitian Berbasis Bukti untuk Mendukung Kebijakan.

Laporan lengkap serta ringkasan eksekutif dalam Bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses melalui:

Laporan lengkap

Ringkasan Eksekutif

Untuk informasi lebih lanjut dan korespondensi media dapat menghubungi:

Xinyue Gu
Communications Officer, UN Women Indonesia
Email: [ Click to reveal ]

Irfan
Liaison Officer, Indonesian Knowledge Hub on Countering Terrorism and Violent Extremism (I-KHub), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Email: [ Click to reveal ]