Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan UN Women menyelenggarakan dialog tentang penyusunan kebijakan yang responsif gender untuk menanggulangi ekstremisme di Indonesia
Tanggal: Kamis, 28 Juli 2022
Jakarta, Indonesia – Hari ini, pejabat pemerintah Indonesia berdiskusi tentang bagaimana menindaklanjuti laporan bersama dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) yang menunjukkan bahwa kelompok ekstremisme berbasis kekerasan di Asia Tenggara telah memperkuat kampanye mereka dengan memanfaatkan kebencian sosial terhadap perempuan.
40 pejabat dari 13 Kementerian, di antaranya perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agama, dan Kementerian Luar Negeri hadir pada Dialog Nasional yang diselenggarakan oleh UN Women dan Sekretariat Indonesia Knowledge Hub on Countering Terrorism and Violent Extremism (I-KHub on CT/VE), yang merupakan bagian dari BNPT. Di samping itu, perwakilan dari organisasi masyarakat sipil Indonesia ikut berpartisipasi dalam dialog tersebut.
“Dialog hari ini mengingatkan kita bahwa penyusunan kebijakan untuk mencegah dan mengatasi ekstremisme berbasis kekerasan tidak bisa menggunakan pendekatan ‘one-size-fits-all’, namun harus dengan pendekatan sensitif gender yang memenuhi kebutuhan masing-masing individu,” kata Andhika Chrisnayudhanto, Deputi Bidang Kerjasama Internasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sekaligus Ketua Pertemuan Pejabat Senior Negara-negara ASEAN tentang Kejahatan Lintas Batas Negara.
Diskusi berpusat pada temuan kunci dan rekomendasi yang relevan bagi Indonesia dari hasil studi yang dirilis bulan April dan dilaksanakan oleh Universitas Monash di Australia, Analisis Gender tentang Ekstremisme Kekerasan dan Dampak COVID-19 terhadap Perdamaian dan Keamanan di ASEAN. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), terdiri dari10 negara anggota, termasuk Indonesia.
Penelitian ini menemukan bahwa kelompok ekstremis memanfaatkan pandemi COVID-19 untuk memperkuat organisasi mereka; menggunakan pesan daring untuk menyebarkan pandangan misoginis; dan menggunakan narasi maskulin untuk menarik anggota baru dan melegitimasi kekerasan. Hasil dari penelitian ini merekomendasikan adanya kebijakan publik yang mempertimbangkan bagaimana ekstremis “mengonstruksi norma gender” dan bagaimana perempuan terpapar radikalisasi atau terdampak ekstremisme berbasis kekerasan secara berbeda dengan laki-laki.
Dialog hari ini mendorong lebih banyak diskusi tentang dampak berbeda dari kebijakan anti ekstremis di Indonesia terhadap perempuan dan laki-laki. Di antara topik lainnya, peserta mendiskusikan peran berbeda perempuan dalam ekstremisme dan terorisme (tidak hanya sebagai penyintas namun juga pelaku dan pendukung); penyebab radikalisasi berdasarkan gender; dan berbagai cara kelompok ekstremis mengonstruksi norma gender.
Peserta juga mendiskusikan apa saja yang dapat dipelajari dari penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE). Penyusunan RAN PE menggunakan pendekatan partisipatif dan melibatkan 48 Kementerian dan 37 organisasi masyarakat sipil. Organisasi yang dipimpin perempuan seperti AMAN Indonesia, yang bermitra dengan UN Women untuk memperkuat agenda perempuan, perdamaian dan keamanan, memiliki peran besar dalam implementasi RAN PE.
Dwi Yuliawati Faiz, Head of Programmes UN Women Indonesia mengatakan, “Untuk merancang program dan kebijakan yang efektif dan inklusif dalam mencegah ekstremisme berbasis kekerasan, kita tidak hanya membutuhkan pendekatan seluruh masyarakat, tapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman berbeda dari perempuan dan laki-laki, juga peran dan motivasi perempuan dalam proses radikalisasi.”
Laporan analisis gender dan ekstremisme adalah bagian dari proyek UN Women, Empowering Women for Sustainable Peace: Precenting Violence and Promoting Social Cohesion in ASEAN, didukung oleh Pemerintah Kanada dan Republik Korea.
Catatan
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia memimpin perkembangan ASEAN Bali Work Plan 2019-2025 tentang mengatasi ekstremisme. BNPT juga merupakan Ketua dari Pertemuan Pejabat Senior Negara-negara ASEAN tentang Kejahatan Lintas Batas Negara. BNPT bermitra dengan UN Women dalam laporan Analisis Gender tentang Ekstremisme Kekerasan dan Dampak COVID-19 terhadap Perdamaian dan Keamanan di ASEAN: Penelitian Berbasis Bukti untuk Mendukung Kebijakan.
Laporan lengkap serta ringkasan eksekutif dalam Bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses melalui:
Laporan lengkap
Ringkasan Eksekutif
Untuk informasi lebih lanjut dan korespondensi media dapat menghubungi:
Xinyue Gu
Communications Officer, UN Women Indonesia
Email: [ Click to reveal ]
Irfan
Liaison Officer, Indonesian Knowledge Hub on Countering Terrorism and Violent Extremism (I-KHub), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Email: [ Click to reveal ]